PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI - Zuraidah Zuraidah (Universitas Majalengka, 2022)
The study is intended to give an idea of the growing number of corruption in Indonesia from year to year the authors consider it a gross inpunishment on the convict in corruption, resulting in the absence of a jerusal effect to be one of the goals of idomy. The problem which language writers in this study are how to carry out criminal sanctions on the charges of corruption in Indonesia is under the law on the elimination of criminal corruption and how a criminal social work formula is a renewed criminal law in Indonesia in the case of criminal corruption crime. Analysis using the approach of the law (conceptual approach), policy (approach , and conceptual approach . The results of this study prove that the criminal work social (community service order) that has been formulated as a main criminal from short-term prison crimes can be effectively formulated as a further criminal against corruption in Indonesia. A conclusion to the problem raised by the problem of criminal corruption can be effective when the primary goal of elimination is achieved. Penelitian ini dibuat dengan tujuan memberikan gambaran tentang terus meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dari tahun ketahun penulis anggap sebagai ketidakmaksimalan hukuman yang diberikan terhadap terpidana kasus korupsi sehingga tidak adanya efek jera yang diharapkan sebagai salah satu tujuan pemidanaan. Permasalahan yang penulis bahasa pada penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Sanksi Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Bagaimana formulasi pidana kerja sosial sebagai pembaharuan hukum pidana di Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi. Analisis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), kebijakan (policy approach), dan konseptual (conceptual approach). Hasil studi ini membuktikan bahwa pidana kerja social (community service order) yang selama ini dirumuskan sebagai pidana pokok dari pidana penjara jangka pendek dapat diformulasikan secara efektif sebagai pidana tambahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat yaitu pemidanaan tindak pidana korupsi dapat berjalan efektif bila tujuan utama dalam pemidanaan tercapai.