Peran Politik dalam Pembentukan Hukum - Kaaisar Romolus Deo Sianipar; Ismaidar; Tamaulina Br Sembiring (Lembaga Riset Ilmiah, 2024)
Penelitian ini membahas hubungan antara politik dan hukum di Indonesia, dengan fokus pada mekanisme politik yang memengaruhi pembentukan hukum dan faktor-faktor politik yang signifikan dalam proses legislasi. Hukum dipahami sebagai cerminan nilai-nilai sosial dan produk dari proses kompleks yang melibatkan berbagai kepentingan dan ideologi politik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen dan literatur untuk mengevaluasi sumber-sumber hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran sentral dalam inisiasi, negosiasi, dan pengesahan undang-undang, di mana proses legislasi mencerminkan dinamika kekuasaan antara berbagai fraksi politik. Selain itu, ideologi politik, meskipun perannya semakin terbatas, tetap memengaruhi cara rezim politik menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan. Intervensi politik juga berpengaruh terhadap penegakan hukum, dengan konfigurasi politik suatu rezim menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan politik, yaitu hukum determinan politik, politik determinan hukum, dan hubungan saling seimbang antara keduanya. Kesimpulannya, hukum tidak dapat dipandang sebagai entitas netral, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kekuasaan politik dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana politik dan hukum saling memengaruhi dalam konteks kebangsaan.