Analisis Kebijakan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung Pada Badan Pendapatan Daerah - Ruli Setiadi (PT. AHLAL PUBLISHER NUSANTARA, 2026)
This study analyzes the implementation of regional levy policies in Lampung Province following the enactment of Law Number 1 of 2022 and its impact on the structure of Regional Original Revenue (PAD). The research employs a descriptive qualitative approach with a case study at the Regional Revenue Agency of Lampung Province, utilizing interviews, observations, and documentation studies analyzed thematically. The results indicate that policy implementation has not been optimal due to resource imbalances, weak coordination across Regional Government Organizations (OPD), authority fragmentation, and low apparatus disposition toward levies. This condition has triggered a fiscal substitution effect, reflected by the dominance of regional taxes at approximately 95% of PAD in 2024 and a decrease in the contribution of levies to 3.8%. The study recommends strengthening human resource capacity, integrating information systems, repositioning public service-based levies, and increasing transparency to strengthen regional fiscal independence. Keywords: Policy Implementation; Regional Levy; PAD; Fiscal Decentralization; Lampung. Abstrak Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan retribusi daerah di Provinsi Lampung pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta dampaknya terhadap struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal akibat ketimpangan sumber daya, lemahnya koordinasi lintas OPD, fragmentasi kewenangan, serta rendahnya disposisi aparatur terhadap retribusi. Kondisi ini memicu fiscal substitution effect, tercermin dari dominasi pajak daerah sekitar 95% PAD pada 2024 dan turunnya kontribusi retribusi menjadi 3,8%. Penelitian merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi, reposisi retribusi berbasis pelayanan publik, serta peningkatan transparansi untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Retribusi Daerah; PAD; Desentralisasi Fiskal; Lampung.