Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung - Ni Made Noviyanti; A. A. Gde Raka; A.A. Ayu Dewi Larantika (Universitas Warmadewa, 2021)
E-Government merupakan upaya mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, sesuai Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government. Perkembangan teknologi mempengaruhi pengelolaan administrasi perpajakan baik keperluan pemerintah maupun wajib pajak dari manual ke sistem online, sehingga menghemat waktu, proses kerja, dan kertas. Dengan diterapkan pajak online sehingga tercipta good governance. Rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimanakah implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung? 2) Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung? Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik model Merilee S. Grindle dan Teori implementasi kebijakan publik model George C. Edwards III. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan obvservasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data adalah analisis data deskriptif kualitatif, meliputi : reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil temuan penelitian disimpulkan bahwa : 1) Implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung sudah terimplementasi dengan diterapkannya sistem online pajak daerah melalui e-SPTPD. 2) Faktor-faktor pendukung implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung meliputi : komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelayanan publik melalui e-Government, resources (sumber daya), sosialisasi, jaringan internet, dan kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan faktor-faktor penghambat implementasi e-Government dalam proses pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung meliputi : pengetahuan dan kesadaran wajib pajak serta pandemi Covid-19.