Kepastian Hukum Terhadap Perbuatan Tercela Menurut Pasal 7A UUD 1945 Terhadap Pemberhentian Kepala Negara - Navtali Polimpung; Hendrasari B. R. Rawung; Merry L. Kumajas (Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, 2026)
Pasal 7A UUD 1945 menyatakan Presiden/Wakil Presiden dapat diberhentikan atas usul DPR dan putusan Mahkamah Konstitusi jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela dan Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. Namun ketidakpastian hukum dalam definisi