Islamic Legal Politics in Islamic Family Law Legislation in Indonesia: An Analysis of the Marriage Law - Tomi Apra Santosa; Fauzan Khairazi; Jafar Ahmad; Widya Yul (Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia, 2026)
Studi ini meneliti politik hukum Islam dalam legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa perumusan hukum keluarga di Indonesia bukan hanya proses yuridis, tetapi juga negosiasi politik yang melibatkan nilai-nilai agama, otoritas negara, dan perubahan sosial. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diakomodasi, ditransformasikan, dan diinstitusionalisasikan dalam kerangka hukum nasional melalui legislasi perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan, konseptual, dan historis. Materi hukum terdiri dari sumber primer, termasuk undang-undang dan peraturan terkait perkawinan, dan sumber sekunder berupa karya ilmiah tentang hukum Islam, politik hukum, dan reformasi hukum keluarga. Data dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan pemeriksaan sistematis terhadap perkembangan legislatif. Temuan menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan mencerminkan kompromi antara ajaran normatif Islam, tradisi hukum yang plural, dan kepentingan negara dalam penyatuan hukum. Akomodasi ini menunjukkan bahwa politik hukum Islam di Indonesia beroperasi melalui model yang moderat dan adaptif, di mana nilai-nilai Islam secara substansial diintegrasikan ke dalam hukum nasional tanpa sepenuhnya mengubah negara menjadi sistem hukum agama yang formalistik. Studi ini lebih lanjut mengungkapkan bahwa legislasi hukum keluarga Islam dibentuk oleh kontestasi ideologis, tekanan sosio-politik, dan kebutuhan untuk menanggapi isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, kepastian hukum, dan ketertiban sosial. Disimpulkan bahwa politik hukum Islam dalam legislasi perkawinan di Indonesia mewakili proses harmonisasi yang dinamis antara prinsip-prinsip syariah, nilai-nilai konstitusional, dan tujuan yang lebih luas dari hukum nasional.