Inkonsistensi Penerapan Sanksi Adminisitrasi Pencabutan Izin Edar Akibat Promosi Kosmetik yang Melanggar Kesusilaan - Daynarra Karina Kusumaputri; Serfiyani, Cita Yustisia (Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University, 2026)
Peredaran produk kosmetik di Indonesia memerlukan izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjamin keamanan, kualitas, dan manfaat bagi konsumen yang memakainya. Penelitian ini mengkaji inkonsistensi penerapan sanksi administratif pencabutan izin edar kosmetik oleh BPOM akibat promosi yang melanggar norma kesusilaan berdasarkan PerBPOM No. 18 Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menganalisas aturan hukum yang berlaku terkait pengawasan dan izin edar produk kosmetik serta konsep-konsep hukum administratif dengan analisa menggunakan asas-asas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PerBPOM No 18 Tahun 2024 tidak memberikan definisi eksplisit norma kesusilaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Terdapat empat inkonsistensi signifikan dalam penerapan sanksi: (1) BPOM menerapkan pencabutan izin edar langsung tanpa tahapan bertingkat; (2) tidak terpenuhinya prinsip due process; (3) ketidakseragaman penilaian tingkat keseriusan pelanggaran; dan (4) kesenjangan antara ketentuan normatif dengan praktik implementasi. Inkonsistensi tersebut melanggar asas kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha. Diperlukan reformulasi regulasi dengan definisi operasional yang jelas dan perbaikan mekanisme penegakan hukum untuk menciptakan sistem pencabutan izin edar yang konsisten, proporsional, dan berkeadilan. The distribution of cosmetic products in Indonesia requires a permit issued by the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) to guarantee the safety, quality, and benefits for consumers who use them. This study examines the inconsistency in the application of administrative sanctions for the revocation of cosmetic distribution permits by BPOM due to promotions that violate moral norms based on BPOM Regulation No. 18 of 2024. The research method used is a normative juridical approach with a statutory approach and a conceptual approach by analyzing applicable legal regulations related to the supervision and distribution permits of cosmetic products as well as administrative legal concepts with analysis using legal principles. The results of the study indicate that BPOM Regulation No. 18 of 2024 does not provide an explicit definition of moral norms, thus creating legal uncertainty. There are four significant inconsistencies in the application of sanctions: (1) BPOM applies direct revocation of distribution permits without tiered stages; (2) failure to fulfill the principle of due process; (3) non-uniformity in assessing the level of seriousness of violations; and (4) the gap between normative provisions and implementation practices. This inconsistency violates the principle of legal certainty and creates injustice for business actors. Regulatory reformulation with clear operational definitions and improvements to law enforcement mechanisms are needed to create a consistent, proportional, and equitable distribution permit revocation system.