Analisis komperhensif penyuluhan non-komersial sebagai sarana diseminasi Undang-Undang Cipta Kerja - Fadzlurrahman, Fadzlurrahman; Yaqin, Muhammad Ainul; Afriyanti, Heni; Wahyudi, Azkaa Maharani; Putra, Muhamad Malvino Surya; Setyawan, Shava Nicky; Vindraputri, Rizqi Mei; Rahmawati, Indi; Aditia, Rahmat; Putra, Nicolas Ade Wika (CV. Yudhistt Fateeh, 2026)
Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat masyarakat, terutama dalam hal pemahaman dan penerimaan terhadap regulasi tersebut, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan inklusif. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mempercepat investasi dan penciptaan lapangan kerja, namun penerapannya di tingkat lokal masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi, implementasi, dan hambatan dalam penyuluhan non-komersial sebagai sarana diseminasi UU Cipta Kerja guna mendukung pembangunan berkelanjutan di Kelurahan Pedurungan Lor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumentasi terkait kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluhan non-komersial yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman regulasi serta mendorong keterlibatan aktif warga dalam implementasi kebijakan. Strategi berbasis komunitas dengan pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam membangun kesadaran dan respons positif masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Namun, penelitian juga menemukan beberapa hambatan utama, seperti resistensi terhadap kebijakan, kurangnya akses terhadap informasi resmi, serta keterbatasan sumber daya dalam penyelenggaraan penyuluhan. Kesimpulannya, penyuluhan non-komersial dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan publik, terutama jika didukung dengan metode komunikasi yang adaptif dan kolaborasi yang lebih erat antara mahasiswa, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Implikasinya, perlu adanya peningkatan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi agar penyebarluasan kebijakan lebih luas dan berkelanjutan. The implementation of the Job Creation Law still faces various challenges at the community level, especially in terms of understanding and acceptance of these regulations, so an effective and inclusive communication strategy is needed. The Job Creation Law aims to accelerate investment and job creation, but its implementation at the local level still faces challenges, including a lack of public understanding of the contents of the regulation. This research aims to analyze the strategy, implementation and obstacles in non-commercial counseling as a means of disseminating the Job Creation Law to support sustainable development in Pedurungan Lor Subdistrict. The method used in this research is a qualitative approach using in-depth interview techniques, participatory observation, and analysis of documentation related to the extension activities that have been carried out. The research results show that non-commercial outreach involving students and the community can increase understanding of regulations and encourage active involvement of citizens in policy implementation. Community-based strategies with a participatory approach have proven effective in building awareness and positive responses from the community towards the Job Creation Law. However, research also found several main obstacles, such as resistance to policies, lack of access to official information, and limited resources in providing extension services. In conclusion, non-commercial outreach can be an effective instrument in educating the public about public policy, especially if supported by adaptive communication methods and closer collaboration between students, local government and community leaders. The implication is that there is a need to increase synergy between various stakeholders and optimize the use of information technology so that policy dissemination is wider and more sustainable.