ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PRINSIP INVIOLABILITAS DIPLOMATIK BERDASARKAN KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS JORGE GLAS) - Hizbullah, Naufal; Notoprayitno, Maya Indrasti (Faculty of Law, Universitas Trisakti, 2026)
Hubungan diplomatik dijamin oleh Konvensi Wina 1961 sebagai bagian penting dari sistem hukum internasional. Salah satu prinsip utamanya adalah inviolabilitas misi diplomatik, yakni tidak dapat diganggu gugat premises negara pengirim oleh negara penerima. Artikel ini mengkaji prinsip tersebut dalam kasus aparat Ekuador sebagai negara penerima yang memasuki Kedutaan Besar Meksiko di Quito untuk menangkap Jorge Glas, mantan Wakil Presiden Ekuador yang sedang mencari suaka politik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan dokumen internasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan aparat Ekuador melanggar Pasal 22 Konvensi Wina 1961 karena tidak terdapat penyalahgunaan fungsi diplomatik oleh Meksiko. Sebagai bentuk pembalasan, Meksiko memutuskan hubungan diplomatik dan menggugat Ekuador di Mahkamah Internasional. Tindakan tersebut sah secara hukum internasional selama dilakukan secara damai dan proporsional. Implikasi hukumnya mencakup penghentian fungsi diplomatik, munculnya tanggung jawab internasional bagi Ekuador, dan potensi reparasi. Kasus ini menegaskan bahwa prinsip inviolabilitas adalah norma fundamental dalam hukum internasional, dan pelanggarannya tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral, tetapi juga membawa konsekuensi hukum di forum internasional.