Penyalahgunaan Kewenangan dalam Hubungan Kerja: Perspektif Viktimologi atas Kasus Penggadaian SK Anggota Satpol PP Bogor - Arya Samodra; Hudi Yusuf (PT. Intelek Cendikiawan Nusantara, 2026)
Kejahatan dalam lingkungan kerja birokrasi tidak selalu berbentuk kekerasan fisik atau penipuan konvensional, melainkan dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang memanfaatkan relasi hierarkis. Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah penggadaian surat keputusan (SK) milik anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bogor oleh atasan mereka. Peristiwa ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam hubungan kerja yang seharusnya dilandasi oleh profesionalitas dan tanggung jawab, namun justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi korban dalam kasus penyalahgunaan kewenangan tersebut melalui perspektif viktimologi, dengan menitikberatkan pada relasi kuasa antara atasan dan bawahan serta bentuk viktimisasi yang dialami dalam struktur organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi serta fenomena yang terjadi dalam praktik birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam kasus ini berada dalam posisi yang rentan akibat adanya ketergantungan struktural terhadap atasan, sehingga sulit untuk menolak atau melaporkan tindakan yang merugikan. Viktimisasi yang terjadi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup tekanan psikologis dan ketidakpastian dalam hubungan kerja. Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk memahami dinamika korban dalam relasi kerja yang hierarkis, serta untuk mendorong penguatan sistem pengawasan dan perlindungan terhadap pegawai dalam lingkungan birokrasi. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik serupa dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan akuntabel.