Pengaruh Jumlah Pelanggan Listrik, Akses Sanitasi Layak dan Penerima Kredit Usaha Rakyat terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan - Abdul Aziz; Didik Susetyo; Muhammad Subardin (Dinasti Review, 2025)
Posisi tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan yang berada di urutan 10 tertinggi dibanding provinsi lainnya di Indonesia, bahkan posisinya lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan Indonesia yang berada di posisi 12, hal ini diduga akibat kemiskinan yang terjadi di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Tiga aspek yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diantaranya adalah jumlah pelanggan listrik, jumlah pengakses sanitasi layak, dan jumlah penerima Kredit Usaha Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pelanggan listrik, jumlah pengakses sanitasi layak, dan jumlah penerima Kredit Usaha Rakyat terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel periode 2015 hingga 2022, dengan unit analisis Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Analisis dilakukan menggunakan model regresi berganda untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen (jumlah pelanggan listrik, jumlah pengakses sanitasi layak, dan jumlah penerima Kredit Usaha Rakyat) dan variabel dependen (tingkat kemiskinan). Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah pelanggan listrik (X1), jumlah pengakses sanitasi layak (X2) dan jumlah penerima Kredit Usaha Rakyat (X3), baik secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) dengan model regresi berganda Y = 17,571 – 0,113 (log X1) – 0,043 X2 – 0,018 X3. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah pelanggan listrik, jumlah pengakses sanitasi layak, dan jumlah penerima Kredit Usaha Rakyat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan pembangunan ekonomi di Sumatera Selatan, khususnya dalam hal memperluas akses terhadap infrastruktur dasar listrik dan sanitasi layak, serta akses terhadap permodalan.