Strategi Reformasi Birokrasi Untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara - Dodi Ruyatman; Mombang Sihite; Zulkifli Zulkifli (Dinasti Review, 2026)
Reformasi birokrasi merupakan program andalan pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang bersih, efektif, dan akuntabel. Bagi Polri, program ini bukan hanya sebatas pemenuhan administratif, melainkan fondasi strategis untuk membangun kembali kepercayaan publik (public trust) dan mewujudkan kinerja organisasi yang unggul. Meskipun berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, indikasi belum optimalnya kinerja organisasi Polda Sulawesi Tenggara masih terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruah Budaya Adaptif, Agilitas Organisasi, HR Competence, Digital Leadership terhadap Kinerja organisasi dengan Reformasi sebagai Variabel Interveening. Method analisis yang digunakan yaitu mix method, Quantitative menggunakan SEM PLS dan Qualitstif menggunakan IE, Tows Matriks dan QSPM dengan populasi Pejabat Utama Polda Sultra. Hasi kesimpulan penelitian ini semua variabel berpengaruh, kecuali agilitas organisasi terhadap Reformasi birorasi yang tidak berpengaruh. Melalui reformasi birokrasi, struktur organisasi menjadi lebih ramping dan responsif, proses kerja lebih terstandar dan terukur, serta budaya kerja lebih berorientasi pada hasil dan pelayanan. Reformasi juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pengambilan keputusan dan integrasi sistem antar instansi pemerintah, yang mempercepat pencapaian target strategis. Strategi Melakukan Evaluasi dan Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi yaitu strategi yang bertujuan untuk menilai secara menyeluruh pelaksanaan kebijakan, proses kerja, struktur organisasi, dan kinerja aparatur guna mengidentifikasi kelemahan serta potensi perbaikan dalam mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabelImplikasi Manajerial penelitian ini menunjukkan berpengaruhnya Reformasi Birokrasi terhadap Kinerja Organisasi, maka Polda Sultra harus mempercepat implementasi penuh program Reformasi Birokrasi pada seluruh delapan area perubahan. Manajemen perlu memastikan struktur organisasi menjadi ramping dan responsif, proses kerja terstandar dan terukur (SOP digital), dan akuntabilitas berbasis kinerja, sehingga tercipta tata kelola yang efektif dan efisien yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pelayanan dan operasional secara menyeluruh.