Legitimasi Kekuasaan dan Ketidakpercayaan Publik terhadap Kepala Daerah : Studi Kasus Demonstrasi Warga Pati dalam Perspektif Manajemen Konflik dan SDGs 16 - Maura Alayya Nusantari; Intan Aurellia Evania; Felia Noorlibna Badzlin; Rangga Naim Ansori; Revienda Anita Fitrie; Nuh Krama Hadianto (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena memengaruhi kepercayaan publik dan stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis krisis legitimasi kekuasaan kepala daerah di Kabupaten Pati, mengidentifikasi faktor penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat, serta mengkaji konflik sosial yang muncul melalui aksi demonstrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan pemberitaan media yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis legitimasi dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dinilai kurang transparan, minim partisipasi publik, serta dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan ketidakpercayaan publik yang ditandai dengan demonstrasi berulang, berkembangnya narasi negatif terhadap pemerintah daerah, dan lemahnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Konflik yang terjadi meliputi konflik kepentingan, konflik komunikasi, dan potensi konflik horizontal antarkelompok masyarakat. Dalam perspektif manajemen konflik, penanganan yang dilakukan pemerintah masih cenderung reaktif dan belum mengedepankan dialog, mediasi, serta partisipasi masyarakat secara inklusif. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan transparansi kebijakan, peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, serta perbaikan komunikasi pemerintah daerah untuk memulihkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis, responsif, dan selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.