Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Fraud di Pemerintah Kota Semarang - Intan Sulistyawati; Devi Permatasari (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah fraud di Pemerintah Kota Semarang. Fraud pada sektor publik menjadi permasalahan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan serta menghambat terciptanya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sistem pengendalian internal dipandang sebagai salah satu upaya penting dalam meminimalkan risiko terjadinya kecurangan melalui penerapan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Kota Semarang. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 63 orang. Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS versi 26 melalui analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud di Pemerintah Kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin efektif penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin tinggi kemampuan organisasi dalam mencegah terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik mampu meningkatkan pengawasan, memperkuat kepatuhan terhadap prosedur, serta mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta menjadi masukan praktis bagi Pemerintah Kota Semarang dalam memperkuat sistem pengendalian internal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.