REKONSTRUKSI PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA EKOLOGI DAN MASYARAKAT - Bisma Putra Mahardhika (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Abstract This research purposes 1). To know the meaning of corporate criminal liability in the laws and regulations in Indonesia. 2). To know the implications of setting the national legislation in the field of mining in case of inconsistency setting. 3). To provide solutions to the reconstruction of criminal accountability arrangements mining company manager adverse effects on the ecology and society. This study uses normative consist of statute approach, case approach, and the comparative approach. Primary legal materials, secondary, and tertiary obtained by the author will be analyzed using the techniques teleological interpretation or sociological interpretation that considers the meaning of the law determined by the destination community, so that the existing legal vagueness can be analyzed and found the solution for the purpose of community. The results of this thesis, the overall arrangement of criminal responsibility caretaker manager of the mining company in Law in Mining does not explicitly and concretely explain the sanctions provided corporate and managers of mining companies, and the setting is not consistent, so the need for the reconstruction of setting accountability punishment for the management of mining companies should ensure legal certainty as it manifests the protection of human rights, especially for victims of crimes committed by the mining company. Key words: arrangement, criminal liability, corporation Â Abstrak Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui makna dari pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2). Untuk mengetahui implikasi pengaturan dalam perundang-undangan nasional di bidang pertambangan jika terjadi inkonsistensi pengaturan. 3). Untuk memberikan solusi rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana pengelola perusahaan pertambangan yang mengakibatkan kerugian pada ekologi dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik teknik interpretasi teleologis atau sosiologis dengan interpretasi yang menganggap makna undang-undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, sehingga kekaburan hukum yang ada dapat dianalisis dan ditemukan solusinya demi tujuan kemasyarakatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil dari penelitian tesis ini, secara keseluruhan pengaturan pertanggungjawaban pidana pengurus pengelola perusahaan pertambangan dalam Undang-undang di bidang Pertambangan tidak secara tegas dan konkret menjelaskan sanksi yang diberikan baik korporasi maupun pengelola perusahaan pertambangan, dan pengaturan yang tidak konsisten, sehingga perlu adanya rekonstruksi pengaturan pertanggungjawaban pidana bagi pengelola perusahaan pertambangan yang seharusnya menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana memanifestasikan perlindungan bagi hak asasi manusia terutama bagi korban kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Kata kunci: pengaturan, pertanggungjawaban pidana, korporasi