IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA - Praptomo Praptomo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Abstract Functions, duties, authority of parliaments lesser role optimally carry out the function of control in the implementation of local regulations. So that the supervisory function is executed DPRD is not / are not perceived by the public which leads to the assumption that the Council less effective supervision and not in accordance with the expectations of society. Then constraints in terms of the number of supervisory functions Member of Kutai regency not understand the function of supervising the implementation of the Regional Rules and Regulations Regent. Weak oversight by parliament, indicated on the number of public complaints about irregularities implementation of the development. The purpose of this paper to examine and determine the function of Parliament oversight, to determine the answers and solutions to the problems in the practice of supervision of Parliament, and to provide solutions to the oversight function of Parliament in the implementation of the Regional Regulation and decree in Regency. This writing method of writing using juridical empirical sociological juridical approach, where the authors in formulating problems and objectives should be guided by the classification of judicial conduct and behavior nonyudisial, so the focus of empirical legal research more focused. Key words: implementation of regional regulation , regulation regent of kutai kartanegara , impementasi oversight function of parliament Abstrak Â Fungsi, tugas, wewenang DPRD kurang berperan secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Sehingga fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD belum/tidak dirasakan oleh masyarakat yang menimbulkan anggapan bahwa pengawasan DPRD kurang efektif dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kemudian kendala dalam hal fungsi pengawasan banyaknya Anggota DPRD kabupaten Kutai Kartanegara belum memahami fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Lemahnya pengawasan oleh DPRD, diindikasikan dari banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan pelaksanaan pembangunan. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji dan mengetahui fungsi pengawasan DPRD, untuk menentukan jawaban dan pemecahan masalah terhadap kendala dalam praktik pengawasan DPRD, dan untuk memberikan solusi terhadap fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penulisan ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis dalam merumuskan masalah dan tujuan perlu berpedoman pada klasifikasi perilaku yudisial dan perilaku nonyudisial, sehingga fokus penelitian hukum empiris lebih terarah. Kata kunci: pelaksanaan peraturan daerah, peraturan bupati kutai kartanegara, impementasi fungsi pengawasan DPRD