Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Implementasinya oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Kota Banjarmasin-Banjarbaru Tahun 2019 - Baharuddin Yusuf; Christina Avanti (Universitas Lambung Mangkurat, 2020)
Rantai distribusi obat di Indonesia tidak lepas dari keterlibatan Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan telah diatur kualitasnya dalam Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Saat ini, BPOM menetapkan aturan kepada PBF untuk menerapkan standar aturan CDOB dengan mengeluarkan surat edaran No. B-HK 06.3.341.12.18.7023 pada tahun 2018 tentang percepatan pengajuan aplikasi untuk sertifikasi CDOB. Semua PBF di Indonesia harus mematuhi surat edaran tersebut untuk menjamin kualitas dan keamanan rantai distribusi obat, termasuk di kota Banjarmasin-Banjarbaru. Telah dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi terkait implementasi aturan CDOB oleh PBF di Banjarmasin-Banjarbaru pada tahun 2019. Data penelitian diambil pada bulan Januari-Februari 2020. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara dengan 30 responden dari 30 PBF. Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa 26 PBF (86,7%) telah menerapkan lebih dari 80% aspek CDOB. 3 PBF (10%) menerapkan 65%-80% aspek CDOB dan 1 PBF (3,3%) menerapkan 50%-64% aspek CDOB. Dapat disimpulkan bahwa PBF Banjarmasin-Banjarbaru telah menerapkan aspek CDOB pada kegiatan distribusi produk. Implementasi CDOB pada PBF perlu senantiasa dimonitor, beberapa PBF masih perlu meningkatkan kualitas implementasi CDOB untuk menjamin mutu produk farmasi.ABSTRACTThe drug distribution chain in Indonesia cannot be separated from the involvement of Pharmaceutical Wholesalers (PWS) and its quality has been regulated in Good Distribution Practice (GDP). National Drug and Food Act (NDFA) sets rules for pharmaceutical wholesaler to apply the standard of GDP by issuing a circular letter No. B-HK 06.3.341.12.18.7023 in 2018 concerning the acceleration of submission for GDP certification. Pharmaceutical wholesaler in Indonesia must comply with the circular to guarantee the quality and safety of the drug distribution chain, including in the city of Banjarmasin-Banjarbaru. Research has been conducted to obtain information related to the implementation of GDP rules by pharmaceutical wholesalers in Banjarmasin-Banjarbaru in 2019. The data were taken in January-February 2020 and collected using questionnaires and interviews to 30 respondents from 30 PWS. From the research results it is known that 26 PWS (86.7%) have applied more than 80% of GDP aspects. 3 PWS (10%) applied 65%-80% of GDP aspects and 1 PWS (3,3%) applied 65%-80% of GDP aspects. It can be concluded that the Banjarmasin-Banjarbaru PWS has implemented the GDP aspect in product distribution activities, however GDP implementation in PWS needs to be monitored continuously. Some PWSs still need to improve the quality of GDP implementation to ensure the quality of pharmaceutical products.Keywords: CDOB, Pharmaceutical Wholesalers, Banjarmasin, Banjarbaru