KEWENANGAN TNI-AL DALAM PENANGANAN PENYELUDUPAN NARKOTIKA DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA - Yeheskiel Katiandagho (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016)
Abstract Drug abuse in Indonesia is happening today is very worrying, so as Indonesian government has set in position emergency drugs. Modus sea smuggling became an idol for the perpetrators of evil or the arrest of the perpetrator when it is in the territorial sea. Drugs found packed in a container, the examination can only be performed in the room - a particular room or in the room - the ship's Men (ABK), Whereas foreign vessels that will enter Indonesian waters must be entered beforehand ZEEI, unless countries bordering with Indonesia such as Singapore and Malaysia. Some of the legislation with regard to marine areas and sovereignty not expressly regulate the handling and prosecution of smuggling narcotics crimes in ZEEI. Navy who has the ability and authority in the marine national jurisdiction Indonesia to prevent the entry of foreign vessels, but can not reveal significantly smuggling narcotics by foreign ships in ZEEI. Thus the Indonesian government to make rules about the repression and granting authority to officers who have the ability to control the sea as the strength and capabilities of the Navy, with their strict rules, then the future of Indonesia will get positive things from the aspect of legal certainty to take action by the relevant authorities at sea. Key words: The authority, the handling of drug trafficking, ZEEI. Abstrak Penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, sehinggga pemerintah telah menetapkan Indonesia dalam posisi darurat narkoba. Modus penyeludupan laut menjadi idola bagi para pelaku kejahatandan tertangkapnya pelaku ketika sudah berada di laut teritorial. Narkoba ditemukan terkemas dalam kontainer, pemeriksaan hanya dapat dilakukan pada ruangan - ruangan tertentu atau di kamar - kamar para Anak Buah Kapal (ABK), Padahal kapal-kapal asing yang akan masuk ke perairan Indonesia harus memasuki terlebih dahulu ZEEI, kecuali negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia seperti Singapura dan Malaysia. Beberapa perundang–undangan berkenaan dengan wilayah laut dan kedaulatan belum mengatur secara tegas penanganan dan penindakan terhadap kejahatan penyeludupan narkotika di ZEEI. TNI AL yang memiliki kemampuan dan kewenangan di laut yurisdiksi nasional Indonesia untuk mencegah masuknya kapal-kapal asing, akan tetapi belum dapat mengungkapkan secara nyata penyeludupan narkotika oleh kapal-kapal asing di ZEEI. Dengan demikian Pemerintah Indonesia segera membuat aturan tentang penindakan dan memberikan kewenangan kepada aparat yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan laut seperti kekuatan dan kemampuan yang dimiliki oleh TNI AL, Dengan adanya aturan yang tegas, maka ke depan negara Indonesia akan mendapatkan hal–hal positif dari aspek kepastian hukum untuk melakukan penindakan oleh instansi yang berwenang dilaut Kata kunci: kewenangan, penanganan penyeludupan narkotika, ZEEI