Efektivitas Studi Komparasi Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non Conviction Based Aset Forfeiture) di Indonesia dan Australia - Muhammad Lukman Nurhuda (Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2024)
Tujuan utama para pelaku tindak pidana ekonomi yaitu untuk mendapatkan kekayaan yang sebanyak – banyaknya. Cara yang paling efektif untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap tindak pidana ini yaitu dengan mengatasi faktor utama dari kejahatan tersebut dengan cara merampas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Konsep perampasan aset dengan pemidanaan memakan waktu lama. Proses yang lama berpotensi pelaku tindak pidana mengaburkan harta hasil tindak pidana dengan mekanisme pencucian uang. Oleh karena itu, dalam perkembanganya terdapat mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yang telah terdapat United Convention Againts Corruptions (UNCAC) yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Artikel ini akan membahas bagaimana pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia dan Australia menurut Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanganan Harta kekayaan, RUU Perampasan Aset dan Proceeds of Crime Act (POCA) 2002 serta bagaimana persamaan dan perbedaanya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif komparatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis yang diuraikan dengan teks naratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara konsep pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan baik dalam UU Tipikor, Perma, dan RUU Perampasan Aset serta POCA dilakukan dalam keadaan tertentu dan terhadap objek (jenis aset) tertentu, yang membedakan hanya ruang lingkupnya dan prosedur formil yang digunakan. Sebagai sebuah pembaharuan hukum, ruang lingkup pengaturan RUU Perampasan aset lebih luas dari undang – undang yang berlaku karena sudah mencangkup semua keadaan dan objek rampasan dalam UU PPTPPU jo Perma dan UU Tipikor serta beberapa ketentuan dalam POCA bahkan lebih luas jangkauanya sampai kepada harta kekayaan yang tidak dapat dijelaskan namun terdapat beberapa kekurangan sehingga perlu penyempurnaan sebelum disahkan menjadi undang - undang.