Manajemen Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda di Jalan Jelawat - Debby Agustina; Muhammad Arif Nurrahman (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen strategi penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda di Jalan Jelawat serta mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Permasalahan PKL pada ruang publik tidak hanya berkaitan dengan ketertiban kota, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, kebersihan, aksesibilitas, dan kenyamanan masyarakat. Penataan PKL memerlukan strategi yang terarah, konsisten, dan berkelanjutan agar kebijakan tidak berhenti pada tindakan penertiban semata, tetapi juga mampu menciptakan ruang publik yang tertata tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen strategi menurut David R. Fred, yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada proses formulasi strategi, pelaksanaan strategi, evaluasi strategi, serta tantangan yang dihadapi Satpol PP Kota Samarinda dalam penataan PKL di Jalan Jelawat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap formulasi telah mencakup identifikasi faktor internal dan eksternal serta penetapan langkah strategis berdasarkan peraturan daerah, namun belum didukung visi dan misi khusus penataan PKL. Implementasi strategi dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, patroli, penertiban, pemanfaatan sistem informasi, dan koordinasi lintas instansi. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan tingkat kepatuhan PKL, penyusunan peta kerawanan, serta tindakan korektif terhadap pelanggaran. Tantangan utama yang ditemukan meliputi rendahnya kepatuhan PKL, resistensi terhadap penertiban, keterbatasan sumber daya, dilema sosial ekonomi, keterbatasan regulasi teknis, serta belum optimalnya peran organisasi perangkat daerah terkait dalam mendukung penataan yang efektif dan responsif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi penataan PKL masih membutuhkan penguatan kelembagaan dan komitmen lintas sektor.