Peran Bhabinkamtibmas dalam Melayani Masyarakat Pada Program Ketahanan Pangan di Wilayah Magersari Mojokerto - Muslik Muslik (Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam melayani masyarakat pada program ketahanan pangan di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Ketahanan pangan di wilayah perkotaan menghadapi tantangan serius berupa alih fungsi lahan, ketergantungan tinggi pada pasar, dan rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan produktif seperti urban farming. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat kelurahan diharapkan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 25 informan (Bhabinkamtibmas, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan dinas terkait), observasi partisipatif terhadap kegiatan sambang dan FKPM, serta studi dokumentasi regulasi dan laporan kegiatan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Magersari menjalankan empat dimensi peran yang saling menopang: preventif-sosial (deteksi dini konflik pangan), fasilitator kemitraan (mediasi akses bibit dan pupuk), motivator dan agen perubahan sosial (pendekatan humanis), serta pengaman dan stabilisator program (pengawasan distribusi). Hambatan yang dihadapi meliputi aspek struktural (konflik peran akibat tuntutan ganda dan keterbatasan personel), sosial budaya (rendahnya antusiasme warga perkotaan), dan ekonomi (tekanan penghidupan harian). Bhabinkamtibmas merespons dengan inovasi: sambang berbasis dialog partisipatif, optimalisasi FKPM, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan kader PKK, serta pemanfaatan media digital (WhatsApp, Instagram). Penelitian menyimpulkan bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam ketahanan pangan di Magersari telah menunjukkan kontribusi nyata, namun diperlukan penguatan dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur.