Pemberian Sanksi Terhadap Tentara Bayaran (Mercenary) yangIkut Serta dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau dari HukumHumaniter Internasional - Aniek Periani; Iskatrinah (Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, 2023)
Tentara bayaran atau Mercenaries, sering juga disebut olehmasyarakat umum sebagai istilah “soldrier of fortune”. Pada awalnyakebutuhan tentara bayaran ini timbul karena adanya kesulitan untukmembentuk atau memiliki suatu angkatan angkatan bersenjata yangbesar dan tangguh, dan dengan biaya yang tinggi. Motivasi seseorangmenjadi tentara bayaran umumnya adalah karena uang bukan karenakesetiaan pada negara atau kerajaan yang merekrut dan membayarnya.Mereka tidak memperdulikan apakah perang yang mereka lakukan ituperang yang adil atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studidokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal,artikel-arikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitandengan objek yang ditulis. Status hukum tentara bayaran dalamsengketa bersenjata diakui secara sah keberadaannya sesuai denganKonvensi Jenewa 1949 dan dipertegas dalam Protokol Tambahan 1Tahun 1977 Pasal 47 ayat (1) bahwa: “Seorang tentara bayaran tidakberhak atas status kombatan atau tawanan perang”. Jika seorang tentarabayaran ditangkap oleh pihak musuh maka tentara bayaran tetapmemiliki hak untuk diberlakukan secara adil sesuai hukum yang berlakudinegara penahan tentara bayarantersebut. Penegakan hukum terhadaptentara bayaran yang melakukan pelanggaran hukum disesuaikandengan apa yang dilakukannya, apakah termasuk kejahatan perang atautermasuk kedalam tindakan kriminal yang terjadi dalam perang