PENEGAKAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA - Khoirun Nida, Fatma Laili (UIN Sunan Kudus, 2013)
Dalam dinamika manajemen kependudukan, masuknya perempuan sebagai akseptor lebih dominan daripadalaki-laki. Namun, tidak diragukan lagi, berbagai masalah muncul dari perempuan sebagai akseptor. Masalah yang timbul sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam menjalankan perannya terkait dengan pembatasan jumlah anak menyebabkan berbagai dampak fisik, psikologis dan sosial. Ironisnya, kondisi masih tidak mengubah peran perempuan sebagai target utama dalam dinamika program keluarga berencana. Banyak faktor yang melemahkan posisi perempuan untuk memiliki daya tawardalam kehidupan reproduksi, terutama terkait dengan dinamika kontrasepsi, seperti kesenjangan penyebaran program kontrasepsi di kalangan perempuan (istri) dan laki-laki (suami), dan peran yang kurang optimal dari pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat baik secara edukatif serta medis sebagai konsekuensi daripelaksanaan program keluarga Berencana.kata kunci: Keluarga Berencana, Hak reproduksi Perempuan In dynamics of population management, the inclusionof women as acceptors is more dominant than men.It means that women’s involvement in the program isabsolute. However, no doubt, a variety of problems arisesfrom the women as the acceptors. The problems thatarise as a result of their involvement in carrying out its role related to the restriction of the children number getvarieties of physical, psychological and social impacts.Ironically, the condition still does not change the role ofwomen as the main target in the dynamics of the familyplanning program. Many factors weaken the position ofwomen to have the bargaining power to reproductivelife, especially related to the dynamics of contraception,such as the gap dissemination of contraception programsamong women (wives) and men (husbands), and lessoptimal role of government in service to the communityboth educativelly as well as medically as a consequence ofthe implementation of the family planing program. Keywords: Family Planning, Women’s reproductionrights