PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA - Gwendolyn Ingrid Utama; Vienna Melinda (Arena Hukum, 2018)
Abstract______________________________________________________________One of the informal sector that absorbs many workers is the domestic worker sector. Indonesia has come up with merely 1 (one) regulation on domestic employment relationship, namely Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 2 of 2015 on the Protection of Domestic Worker. This is a normative research.. This research has found that regulation of domestic work sector has been regulated on ILO Convention No. 189 Year 2011, which is not ratified by Indonesia. If the convention can be implemented in accordance with the conditions and situations of the people in Indonesian, then the arrangement will be better. Regulation of Minister of Manpower and Transmigration No. 2 Year 2015 has not been effective because the regulation is not accompanied by the force of sanctions against workers and employers, but only given to domestic worker suppliers. Â Abstrak______________________________________________________________Salah satu sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja adalah bidang pekerjaan rumah tangga. Indonesia baru memiliki 1 (satu) pengaturan mengenai hubungan kerja rumah tangga, yaitu Peraturan Menakertrans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker PRT). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan proses pengolahan data sekunder melalui studi kepustakaan serta analisis yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian Â menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hubungan kerja dalam rumah tangga sebenarnya telah dituangkan dalam Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 mengenai Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, yang mana belum diratifikasi oleh Indonesia. Jika konvensi tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan situasi dari masyarakat di Indonesia, maka pengaturan di Indonesia akan lebih baik. Permenaker PRT belum dapat dikatakan efektif karena pengaturannya tidak disertai daya paksa berupa sanksi terhadap pekerja dan pemberi kerja, namun hanya diberikan kepada lembaga penyalur pekerja rumah tangga.