EVALUASI REGULASI HILIRISASI MINERBA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) HAM - Salman Al Farisi; Sami'an Sami'an; Arie Satria Danuarta; Mirkhatun Khasanah; Fatimatazzahro Fatimatazzahro (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, 2026)
ABSTRAKKebijakan hilirisasi mineral dan batubara merupakan strategi nasional dalam pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan energi dalam negeri. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan penerimaan negara, dan memperluas kesempatan kerja. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian dan tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan lingkungan, serta dampak sosial-ekologis bagi masyarakat di sekitar wilayah tambang. Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hilirisasi semestinya tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat, akses informasi, dan partisipasi bermakna masyarakat terdampak. Selain itu, kontribusi hilirisasi terhadap pencapaian (SDG 3, SDG 8, SDG 12 dan SDG 13) untuk tujuan pembangunan nasional sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan dampak dan penerapan praktik pertambangan berkelanjutan. Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dalam melakukan analisis kesesuaian kerangka regulasi hilirisasi dengan prinsip HAM dan agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan kepastian hukum, transparansi, pengawasan lingkungan, dan mekanisme partisipasi publik agar hilirisasi benar-benar mendorong kesejahteraan sosial sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.Kata kunci: hilirisasi minerba, HAM, SDGs, regulasi, keberlanjutan