PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DIGITAL PADA KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL - Ruizfigo Yonatan Tular (LEX CRIMEN, 2026)
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana aturan Undang-Undang terkait kampanye hitam dalam konteks pemilu digital serta untuk mengetahui dan memahami terkait penerapan hukum terhadap orang yang melakukan tindakan kampanye hitam dalam konteks Pemilu Digital. Secara teorities, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam lingkup hukum pidana. Sedangkan, secara praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam pemahaman mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap orang yang melakukan tindakan kampanye hitam dalam konteks pemilu digital. Penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa Pengaturan hukum terhadap kampanye hitam dalam pemilu digital di Indonesia sudah cukup komprehensif, meliputi Undang-Undang Pemilu, UU ITE, KUHP, hingga regulasi teknis dari KPU dan Bawaslu. Tidak secara eksplisit menyebut istilah