Pengembalian Pilkada melalui DPRD dan Tantangannya terhadap Demokrasi Partisipatif di Indonesia - Siti Afra Aafiyah Aafiyah; Gendis Dewantari; Nasytha Muthiah; Nazwa Namira Rusdiandi; Ridwan; Maisarah Mitra Adrian (Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran, 2026)
Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD semakin mengemuka di tengah kritikan terhadap Pilkada langsung yang dianggap menghasilkan biaya politik yang besar, praktik money politics, dan dominasi elit partai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika wacana tersebut serta dampaknya terhadap demokrasi partisipatif dalam konteks desentralisasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif dengan analisis isi secara tematik, mengacu pada pendekatan demokrasi partisipatif Carole Pateman dan konsep desentralisasi yang dikembangkan oleh Dennis A. Rondinelli. Data dikumpulkan dari 15 posting Instagram, 5 artikel di media online, dan 120 komentar publik antara Februari hingga Maret 2026. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengkajian hubungan antara wacana Pilkada melalui DPRD dan demokrasi partisipatif serta reaksi masyarakat di ruang publik digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wacana ini berpotensi menguatkan oligarki partai, mengurangi partisipasi politik masyarakat, serta merusak demokrasi di tingkat lokal. Sebagian besar masyarakat juga menolak pengembalian Pilkada melalui DPRD karena dianggap mengekang hak politik warga.