Batasan Konstitusional Open Legal Policy Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi - Aerlangga Fajrian Nurfadlila; Wiwin Triyunarti; Siti Hamimah; Fiqih Dwinada Putera (Universitas Negeri Makassar, 2026)
Mahkamah Konstitusi (MK) idealnya berfungsi sebagai negative legislator. Namun, pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, muncul tren judicial activism yang agresif di mana MK bertindak sebagai positive legislator dengan mengintervensi norma open legal policy. Urgensi penelitian ini terletak pada ancaman