DAMPAK SOSIAL PERDAGANGAN ILEGAL ROKOK DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA: STUDI KASUS DESA MAKIR, KECAMATAN LAMAKNEN, KABUPATEN BELU - Evalius Loe; Ananias Riyoan Philip Jacob; Yohanes Jimmy Nami; Rex Tiran (Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA, 2026)
Perdagangan rokok ilegal merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi informal yang banyak terjadi di wilayah perbatasan, termasuk di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Aktivitas ini muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan lemahnya pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial perdagangan rokok ilegal terhadap kehidupan masyarakat Desa Makir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat keberlanjutan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori Fungsionalisme Struktural Émile Durkheim digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami perubahan fungsi sosial, norma, dan nilai dalam masyarakat akibat keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Informan penelitian meliputi aparat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat keamanan, pelaku perdagangan ilegal, serta warga yang tidak terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan rokok ilegal memberikan pendapatan cepat dan menjadi sumber ekonomi jangka pendek bagi sebagian warga, tetapi menciptakan ketergantungan ekonomi yang berisiko menjerat masyarakat dalam siklus kerentanan kemiskinan. Aktivitas ini mendorong pergeseran nilai sosial, di mana keberhasilan tidak lagi diukur dari kerja keras di sektor pertanian, melainkan dari kepemilikan barang modern hasil perdagangan ilegal. Kondisi tersebut memicu kesenjangan sosial, konflik horizontal, serta melemahkan solidaritas dan kohesi sosial. Keterlibatan sebagian anak muda dalam praktik ilegal turut memperparah degradasi nilai dan meningkatkan risiko sosial di tingkat komunitas. Keberlanjutan praktik ini diperkuat oleh tekanan ekonomi, minimnya lapangan kerja, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, norma sosial yang permisif, serta ketiadaan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, perdagangan rokok ilegal merupakan persoalan sosial-struktural yang memerlukan intervensi terpadu lintas sektor.