Klasterisasi Sektor Pertanian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha untuk Perencanaan Wilayah Berkelanjutan di Indonesia - Ayub Sahala Gultom; Nicea Roona Paranoan; Caecilia Bintang Girik Allo; Lolita Tuhumena (Universitas Diponegoro Publishing Group, Indonesia, 2026)
Pembangunan wilayah berkelanjutan memerlukan pemetaan struktur ekonomi regional yang komprehensif, terutama pada sektor primer di bidang pertanian yang menjadi basis utama perekonomian di banyak provinsi Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengklasterisasi sektor pertanian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha guna mengidentifikasi pola dan karakteristik pertumbuhan antar wilayah. Data diambil dari publikasi Statistik Nilai Tukar Petani BPS, mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dianalisis menggunakan metode K-Means dan Hierarchical. Evaluasi dengan Davies-Bouldin Index (DBI) menunjukkan K-Means lebih unggul (DBI 0,17) dibandingkan Hierarchical (DBI 1,36), menandakan klaster yang lebih kompak dan terpisah jelas. Hasil analisis menghasilkan empat klaster utama: dua klaster berorientasi ekspor melalui perkebunan dan perikanan, serta dua lainnya fokus pada subsektor pangan dan hortikultura dengan diversifikasi seimbang. Empat klaster ini dinilai paling bermakna secara konseptual dan kebijakan karena mencerminkan tipologi struktural utama ekonomi primer Indonesia. Pembagian tersebut konsisten dengan teori regional differentiation dan place-based development, yang menekankan pentingnya keunggulan komparatif lokal dalam perencanaan pembangunan. Setiap klaster merepresentasikan arah kebijakan berbeda penguatan ekspor, ketahanan pangan, diversifikasi pedesaan, dan keberlanjutan lingkungan. Hasil penelitian ini yaitu berupa klasterisasi dapat digunakan sebagai place based policy untuk mendorong pertumbuhan inklusif, memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan ekspor berbasis sumber daya lokal, serta mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pendekatan ini memperkuat dasar empiris bagi pengambilan keputusan pembangunan wilayah, sehingga strategi pembangunan dapat disesuaikan dengan karakteristik spesifik tiap provinsi, sekaligus mendorong tercapainya target SDGs terkait ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berkelanjutan