Neo Weberian State dalam Kebijakan Publik: Inovasi Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan Publik di Era Administrasi Modern - Yanuar Rizki; Bintoro Wardiyanto; Mhd. Zamal Nasution (Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual, 2026)
Neo Weberian State (NWS) merupakan paradigma administrasi publik yang mengintegrasikan prinsip birokrasi klasik Weberian dengan pendekatan modern yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan hasil kinerja. Konsep ini dikembangkan oleh Pollitt dan Bouckaert (2004) sebagai respon terhadap keterbatasan New Public Management yang cenderung mengurangi peran negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Neo Weberian State dalam kebijakan publik serta mengkaji bagaimana pendekatan tersebut mampu mendorong inovasi pelayanan publik yang outstanding. Hasil kajian menunjukkan bahwa Neo Weberian State mampu menciptakan keseimbangan antara stabilitas birokrasi dan fleksibilitas inovasi melalui penguatan profesionalisme aparatur, akuntabilitas publik, serta orientasi pelayanan masyarakat. Inovasi pelayanan publik yang outstanding ditandai dengan dampak signifikan, keberlanjutan, dan kemampuan untuk direplikasi secara luas. Temuan ini sejalan dengan Borins (2014) yang menegaskan bahwa inovasi merupakan faktor kunci dalam peningkatan kinerja sektor publik. Implementasi Neo Weberian State masih menghadapi berbagai tantangan, seperti budaya birokrasi yang kaku, keterbatasan kompetensi aparatur, serta resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong digitalisasi pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan publik dan inovasi kelembagaan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berdaya saing tinggi di era globalisasi dan transformasi digital sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan.