Implementasi Kebijakan Sistem PEDe PPD (Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah) di Provinsi Bengkulu - Ulfa Azzahra; Adityo Pratikno Ramadhan; Gushevinalti Gushevinalti (Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem PEDe PPD (Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah) di Provinsi Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Sistem PEDe PPD merupakan inovasi berbasis e-government yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi serta mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan permasalahan, khususnya terkait ketidakkonsistenan ketepatan waktu pelaporan antar perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang berasal dari Bapperida Provinsi Bengkulu serta enam perangkat daerah sebagai lokus penelitian. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem PEDe PPD belum berjalan merata. Dari aspek komunikasi, masih terdapat perbedaan pemahaman pelaksana terhadap tujuan dan mekanisme sistem. Dari aspek sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan kompetensi teknis, ketidakmerataan kemampuan operator, serta adanya pergantian admin. Dari aspek disposisi, komitmen dan konsistensi pelaksana masih bervariasi antar perangkat daerah. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi dan pembagian tugas masih harus disempurnakan. Faktor pendukung implementasi meliputi ketersediaan sistem digital yang terintegrasi, dukungan regulasi, serta peran Bapperida sebagai pengampu kebijakan. Adapun faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman teknis, serta kurangnya koordinasi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, serta perbaikan mekanisme pendampingan guna menyempurnakan implementasi Sistem PEDe PPD di Provinsi Bengkulu secara berkelanjutan.