Peran Pusat Polisi Militer TNI Dalam Menangani Pelanggaran Hukum di Lingkungan TNI - Arif Ramdani; Budi Supriyatno; Ade Reza Hariyadi; Veithzal Rivai Zainal; Aziz Hakim (CV. Rayyan Dwi Bharata, 2026)
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: a) peran Pusat Polisi Militer TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI serta tingkat efektivitasnya; b) kendala utama yang dihadapi Pusat Polisi Militer TNI dalam penegakan hukum militer; dan c) strategi optimalisasi peran Pusat Polisi Militer TNI dalam penegakan hukum militer. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 10 orang key informan yang terdiri dari informan internal (Satuan Penegakkan Hukum, Satuan Tindak Pidana Militer dan Umum, Satuan Tindak Pidana Khusus) dan informan eksternal (akademisi, praktisi hukum, tokoh masyarakat, dan aktivis HAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Peran Pusat Polisi Militer TNI dalam menangani pelanggaran hukum di lingkungan TNI dilaksanakan melalui tiga fungsi utama yaitu fungsi preventif, preemptif, dan represif. Fungsi preventif dilaksanakan melalui penyuluhan hukum, pemantauan disiplin satuan, dan sistem peringatan dini namun belum optimal karena keterbatasan SDM dan jangkauan geografis. Fungsi preemptif dilakukan melalui pemeriksaan urine acak, konseling, dan program mentor-mentee namun masih lemah karena keterbatasan kapasitas intelijen. Fungsi represif telah berjalan sesuai prosedur dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 88% (15 dari 17 perkara), namun masih terhambat oleh keterlambatan pelimpahan perkara, lamanya pengusulan Penasehat Hukum, ketergantungan pada pihak eksternal untuk forensik, dan perbedaan persepsi antara penyidik dan oditur. b) Kendala utama yang dihadapi meliputi tiga kategori: keterbatasan sumber daya manusia (kekurangan 5 personel penyidik atau 42% dari DSPP), keterbatasan sarana dan prasarana (ketiadaan laboratorium forensik internal dan ruang tahanan sendiri), serta tantangan struktur organisasi dan koordinasi kelembagaan (tidak adanya jalur komando vertikal dengan Polisi Militer Angkatan). c) Strategi optimalisasi peran Puspom TNI harus dilaksanakan melalui tiga pilar utama yaitu penguatan sumber daya manusia, modernisasi sarana dan prasarana, serta reformasi struktur organisasi dan koordinasi kelembagaan yang diimplementasikan secara bertahap.