KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU BERBASIS ZONASI UNTUK MEWUJUDKAN SEKOLAH YANG TANPA DISKRIMINASI DAN BERKEADILAN - Alifta, Annisa Astri; Achmad, ' (Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret, 2020)
ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam rangka melaksanakan sistem zonasi yang ditujukan untuk membentuk sekolah yang tanpa diskriminasi dan berkeadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Kebijakan Kabupaten Wonogiri diatur melalui Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetapan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah DasarNegeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 yang didalamnya mengatur tentang pelaksanaan sistem zonasi berdasarkan zona Rukun Tetangga. Keputusan tersebut pada dasarnya telah mewujudkan sekolah yang tanpa diskriminasi dan berkeadilan, namun dalam implementasinya belum sempurna. Persoalan tersebut muncul karena Adanya wilayah administrasi Kabupaten Wonogiri Yang belum masuk kedalam penetapan zona sehingga menimbulkan beberapa aspek yang sedikit bertentangan dengan prinsip tanpa diskriminasi dan berkeadilan. Kata Kunci: Sistem Zonasi, Kabupaten Wonogiri, Diskriminasi, Berkeadilan AbstrActThe purpose of this study was to determine the policies established by the Wonogiri Regency Government in order to implement a zoning system aimed at forming schools that are without discrimination and fair. The results of the study showed that the Wonogiri Regency Policy was regulated through the Decree of the Wonogiri Regent No. 176 of 2019 concerning the Determination of the Zonation of New Student Admissions in Kindergartens, Public Primary Schools and Public Middle Schools in the 2019/2020 Academic Year in which regulating the implementation of the zoning system based on the Neighborhood Association zone. The decision basically has created a school without discrimination and justice, but in its implementation it has not been perfect. This problem arises because the administrative area of Wonogiri Regency has not been included in the zoning, which causes several aspects that are slightly contrary to the principle of non-discrimination and justice. Keywords: Zoning System, Wonogiri Regency, Discrimination, Justice