IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PADA ANAK BINAAN LPKA KELAS I TANGERANG - Syafika Oktafiani Hasby; Subekti Subekti (Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret, 2026)
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan. Pendidikan adalah suatu hal yang seharusnya dapat dijangkau oleh seluruh anak tanpa melihat latar belakangnya, bahkan apabila anak tersebut adalah Anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini mengkaji implementasi hak pendidikan yang didapatkan oleh Anak Binaan di LPKA Kelas I Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang bersifat preskriptif. Sumber data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sekolah SKH Istimewa (SD, SMP, dan SMK) dan Kepala sekolah PKBM Istimewa. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik analisis metode kualitatif. Penelitian berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kota tangerang. Hasil dari penelitian ini ialah LPKA Kelas I Tangerang sebagai fasilitator hak pendidikan bagi Anak Binaan telah mengimplementasikan hak pendidikan bagi Anak Binaan melalui fasilitas pendidikan formal ‘Sekolah Khusus (SKH) Istimewa’ dengan jenjang SD, SMP, dan SMK jurusan teknik sepeda motor, dan pendidikan non-formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Istimewa dengan program kejar paket A, B, dan C, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.03.0T.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di LPKA. Abstract: Article 3 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates the rights of Children in conflict with the law, one of which is the right to obtain education. Education is a matter that should be accessible to all children regardless of their background, even if the child is against the law. This research examines the implementation of educational rights afforded to Correctional Students at LPKA Kelas I Tangerang. The study employs an empirical research methodology with a prescriptive approach. Research data were obtained through interviews with the Principal of Sekolah Khusus (SKH) Istimewa (Elementary, Junior High, and Vocational Schools) and the Head of Education and Vocational Training Sub-Section of LPKA Kelas I Tangerang. The data analysis technique utilized in this research is qualitative method analysis. The research was conducted at the Juvenile Detention Center (LPKA) in Tangerang City. The result of this research indicate that LPKA Kelas I Tangerang, as a facilitator of educational rights for Correctional Students, has implemented educational rights through formal educational facilities named 'Special School (SKH) Istimewa' with elementary, junior high, and vocational school levels specializing in motorcycle engineering, and non-formal education through the Community Learning Center (PKBM) ‘Istimewa’ with package A, B, and C equivalency programs, in accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH.03.0T.02.02 of 2014 concerning Guidelines for the Treatment of Children in Juvenile Detention Center.Keywords: Correctional Students; Educational Rights; Juvenile Detention Center