Analisis Komparasi Tata Kelola Manajemen Lintas Budaya Program Makan Bergizi China Dan Indonesia - Muhammad Rafif Hakim Athallah; Ari Sofiyan; Fiko Naufal Izazi; Robbighfirly Rahfi Bukhori; Muhammad Hilaluddin Ashiddiqi; Diki Putra Setianto (Institute of Advanced Knowledge and Science, 2026)
Pembangunan sumber daya manusia yang unggul di negara berkembang menghadapi tantangan krusial berupa ketimpangan akses nutrisi yang menyebabkan gizi buruk dan stunting. Sebagai respons, China dan Indonesia meluncurkan kebijakan intervensi nutrisi skala nasional. Keberhasilan operasional kebijakan masif ini sangat dipengaruhi oleh interaksi sistem manajemen dengan karakteristik budaya nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tata kelola operasional serta dimensi manajemen lintas budaya pada program Nutrition Improvement Program for Rural Compulsory Education Students di China dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif-komparatif dengan menerapkan teknik analisis isi (content analysis) pada dokumen kebijakan resmi serta telaah literatur ilmiah sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa China menerapkan sistem manajemen operasional berpola top-down yang kaku, linier, dan mekanis, yang merefleksikan dimensi budaya high power distance serta institutional collectivism. Pola ini diperkuat oleh digitalisasi pengawasan rantai pasok secara terpusat demi efisiensi tinggi. Sebaliknya, Indonesia mengadopsi model manajemen berbasis komunitas (bottom-up friendly) yang berakar pada nilai in-group collectivism melalui budaya gotong royong dan kemitraan inklusif dengan UMKM lokal untuk menjaga harmoni sosial-ekonomi. Simpulan dari penelitian ini mempertegas bahwa perbedaan karakteristik kebudayaan nasional secara signifikan membentuk struktur dan efektivitas tata kelola manajemen kebijakan publik di masing-masing negara. Akselerasi kematangan program MBG di Indonesia disarankan untuk mengadopsi pengawasan digital terpusat tanpa menghilangkan partisipasi ekonomi komunal.