Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa melalui Sosialisasi Kebijakan Anti-Korupsi - Muh. Nasir; Asriani Asriani; Israjayanti Bosakrin; Dewa Ayu Prasetya Sari; Mardiana Mardiana; Zulkifli Daud (Universitas Halu Oleo, 2025)
Korupsi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Di tingkat pemerintahan desa, pengelolaan dana dan program pembangunan yang semakin besar menuntut adanya penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip anti-korupsi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur desa serta masyarakat mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai instrumen pencegahan korupsi di Desa Labunti, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Metode yang digunakan adalah sosialisasi partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep korupsi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengawasan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan desa. Tingginya partisipasi peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi anti-korupsi dapat menjadi sarana efektif dalam membangun budaya integritas dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan desa yang lebih terbuka, partisipatif, dan bertanggung jawab.