Optimalisasi Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai - Tisrawati T; Anirwan Anirwan; Sumardi Sumardi (Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi model implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. SIPD merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Sinjai Timur telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menggantikan sistem informasi daerah sebelumnya. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, dimensi komunikasi berjalan efektif melalui sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami oleh para pelaksana. Pada dimensi sumber daya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja, meskipun kompetensi operator telah memadai. Dimensi struktur birokrasi tidak mengalami hambatan karena seluruh pelaksanaan telah berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur prosedur, mekanisme, dan pembagian tugas pengelola SIPD. Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan perubahan sikap pelaksana dari awalnya resisten menjadi mendukung setelah merasakan manfaat SIPD dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, optimalisasi implementasi SIPD memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar kualitas tata kelola pemerintahan daerah semakin efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.