Analisis Elemen Sukses Pengembangan E-Government dalam Mewujudkan Transparansi Informasi Hukum melalui Website JDIH: Studi Kasus di Sekretariat DPRD Kota Magelang - Widyadhana Nafi Kurniawan; Stefanny Tristanti Jumantoro; Hendra Aji Nugroho; Nafisa Aliya Irfani; Majah Dipa Kirana (Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2026)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan website JDIH di Sekretariat DPRD Kota Magelang dengan menggunakan tiga elemen keberhasilan e-government yang dikembangkan oleh Indrajit (2016), yaitu support, capacity, dan value. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus (Creswell, 2015), di mana data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif terdiri dari Kepala Sekretariat DPRD, operator website JDIH, staf hukum, tenaga IT, serta masyarakat pengguna, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan website JDIH di Sekretariat DPRD Kota Magelang menunjukkan hasil yang beragam dan belum sepenuhnya optimal; elemen capacity telah terpenuhi dengan cukup baik melalui infrastruktur teknologi yang memadai seperti fitur pencarian metadata, aksesibilitas mobile, serta sinkronisasi dan pencadangan data, sementara elemen value telah mulai terwujud melalui integrasi dengan JDIH Nasional dan kepercayaan pengguna terhadap keabsahan dokumen, namun elemen support masih menjadi kelemahan fundamental karena belum adanya alokasi anggaran khusus dan regulasi formal yang mengikat, serta kapasitas SDM pengelola inti yang terbatas dengan seluruh petugas memiliki tugas rangkap (double job) menyebabkan pembaruan konten tidak optimal dan menjadi keluhan utama masyarakat, di samping rendahnya tingkat sosialisasi dan literasi digital masyarakat terhadap keberadaan website JDIH yang menyebabkan pemanfaatannya masih didominasi oleh kalangan mahasiswa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengoptimalkan peran JDIH sebagai instrumen transparansi informasi hukum dan perwujudan prinsip good governance di lingkungan legislatif Kota Magelang, diperlukan penguatan regulasi melalui penerbitan kebijakan tertulis yang mengikat, pengalokasian anggaran secara mandiri, penambahan tenaga pengelola khusus, serta peningkatan strategi sosialisasi dan edukasi publik secara masif sebagai prasyarat krusial agar website JDIH dapat berfungsi secara maksimal.