Analisis Konsistensi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal dalam APBD Kota Surabaya Tahun 2020–2024 - Adhienda Syarafina Ghaisani; Marvella Hardiana Abiwardani; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat (Pustaka Digital Indonesia, 2026)
Urgensi penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat konsistensi perencanaan dan realisasi belanja modal guna meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD Kota Surabaya. Kesenjangan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan serta penyediaan layanan publik. Penelitian ini mengkaji kesesuaian antara perencanaan dan realisasi belanja modal dalam APBD Pemerintah Kota Surabaya selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis mencakup seluruh komponen belanja modal tahunan dalam APBD Kota Surabaya selama periode penelitian, dengan menggunakan keseluruhan data tahunan yang telah dikompilasi tanpa menerapkan teknik pengambilan sampel. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan memanfaatkan sumber data sekunder berupa laporan keuangan resmi pemerintah dan laporan statistik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPK). Instrumen penelitian terdiri atas dokumen resmi, laporan keuangan daerah, dan informasi statistik yang telah dipublikasikan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk tabel, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi belanja modal dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa perubahan kebijakan dan realokasi anggaran akibat pandemi COVID-19, serta faktor internal yang mencakup komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori Edwards III. Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penguatan koordinasi antarinstansi, penyederhanaan proses birokrasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan langkah penting bagi pemerintah daerah dalam mencapai realisasi belanja modal yang lebih konsisten dan efektif.