Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 - Anitasari; Fitri Anggraeni Suliani; Mohamad Anwarudin (CV. CAKRAWALA RISET, 2026)
Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Korban perdagangan orang sering mengalami eksploitasi, kekerasan, serta kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta mengetahui upaya penegakan hukum dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan tersebut mencakup rehabilitasi, restitusi, pendampingan, dan jaminan keamanan bagi korban. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya pendampingan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.