IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN MELALUI PUTUSAN ELEKTRONIK YANG DAPAT DIAKSES OLEH MASYARAKAT TERPENCIL - Riyusi Fitriani; Jefik Zulfikar Hafizd; Am’mar Abdullah Arfan (Hukum, 2025)
Praktik transparansi dalam sistem peradilan Indonesia dapat dilihat dari adanya regulasi internal yang diterapkan di Mahkamah Agung serta kebijakan teknis mengenai penggunaan mekanisme pengadilan berbasis e-court. Apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya mencerminkan penerapan sistem peradilan modern yang memanfaatkan teknologi, sejalan dengan prinsip efisiensi, kecepatan, dan biaya yang terjangkau. Terlebih lagi, pemanfaatan putusan elektronik memungkinkan masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terpencil, untuk mengaksesnya. Namun, masih ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, koneksi internet, dan kemampuan digital di kalangan masyarakat di lokasi-lokasi terpencil. Oleh sebab itu, lembaga peradilan perlu menawarkan solusi alternatif, misalnya dengan menyediakan bantuan hukum atau mekanisme untuk meminta salinan putusan secara langsung. Dengan langkah ini, penerapan UU No. 14 Tahun 2008 melalui putusan elektronik diharapkan bisa menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta memperkuat prinsip keterbukaan informasi.