Kedudukan hukum anak dari perkawinan tidak tercatat prespektif hukum perdata dan hukum Islam - Moh Sahrul sahrul_054; Susi Susilawati; Maulana Amin Tahir (LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram, 2026)
Perkawinan tidak tercatat masih menjadi fenomena yang meluas di Indonesia akibat faktor budaya, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terhadap kedudukan dan perlindungan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak dari perkawinan tidak tercatat dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam, serta mengkaji pemenuhan hak-hak dasar anak dalam kondisi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berbasis kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata, anak hanya diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga hak nasab, waris, dan nafkah dari pihak ayah tidak dapat diperoleh secara langsung. Dalam hukum Islam, anak tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya sepanjang perkawinan sah menurut syariat. Ketiadaan akta nikah berdampak pada sulitnya anak memperoleh akta kelahiran yang memuat nama ayah, sehingga mengancam pemenuhan hak identitas, nafkah, waris, serta hak sosial dan pendidikan anak. Mekanisme isbat nikah dan pembuktian hubungan biologis menjadi solusi hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi hak-hak anak tersebut.