Studi Komparatif Pelayanan Publik Berbasis Smart City pada Aplikasi Jogja Smart Service dan Magesty - Emilia Zahra Narlita; Lintang Laila Medianti; Novita Putri Wijayanti; Aisyah Dani Rosyada; Aldeagustin Dwi Mulviani (PT Ilmu Data Indonesia, 2026)
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada sektor pelayanan publik. Transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep smart city yang menempatkan smart governance sebagai salah satu dimensi penting dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan implementasi smart governance pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta dan Magesty di Kota Magelang sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis smart city. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) melalui pengumpulan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan berbagai dokumen ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan berdasarkan lima dimensi utama smart governance, yaitu kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, integrasi layanan digital, partisipasi masyarakat, dan kemampuan pemerintah dalam melakukan inovasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua aplikasi telah berkontribusi dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik melalui penyediaan layanan yang lebih mudah diakses, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, implementasi smart governance pada Jogja Smart Service menunjukkan tingkat optimalisasi yang lebih tinggi dibandingkan Magesty, terutama pada aspek integrasi layanan digital, kesiapan infrastruktur teknologi, partisipasi masyarakat, dan pengembangan inovasi pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi smart governance sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur digital, kualitas sumber daya manusia, serta komitmen pemerintah dalam melakukan pengembangan layanan secara berkelanjutan.