Efektivitas digitalisasi layanan pertanahan di kantor BPN Kabupaten Jember dalam perspektif Maslahah Mursalah - Umi Kulsum; Lutfiya Firnanda; Mohamad Budi Fadilah; Fauzan Fauzan (PT Aksara Indo Rajawali, 2026)
Tujuan – Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas implementasi sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) di Kantor BPN Kabupaten Jember sebagai wujud e-government di sektor pertanahan, serta menilai tingkat kemaslahatannya menurut kerangka maslahah mursalah. Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif selama lima bulan (Januari–Mei 2026), wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan dari kalangan pegawai BPN dan masyarakat pengguna layanan, serta studi dokumentasi, dan dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman dan diperkuat melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, member checking, dan audit trail. Kerangka analitik memadukan tiga indikator efektivitas Duncan (pencapaian tujuan, integrasi, adaptasi) dengan tingkatan maslahah mursalah menurut Al-Ghazali dan kaidah dar'ul mafasid Al-Syatibi. Temuan – KKP mampu memproses satu berkas SPK kurang dari satu jam dalam kondisi normal, namun menghadapi empat kendala struktural: gangguan sistem rata-rata 5 hari kerja per bulan (rentang 3–7 hari, setara 19–32% hari kerja efektif), koneksi internet yang tidak stabil, arsitektur single-session yang menghambat akses simultan, serta keterbatasan kapasitas SDM yang diperparah oleh sentralisasi kewenangan. Hasil integrasi analitik menempatkan implementasi KKP pada tataran maslahah hajiyah karena prinsip dar'ul mafasid belum terpenuhi secara konsisten. Keterbatasan penelitian – Penelitian ini bersifat single-site study di satu kantor BPN sehingga generalisasi temuan terbatas, dengan jumlah informan eksternal yang relatif kecil (tiga orang). Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain komparatif multi-situs dengan jumlah informan eksternal yang lebih banyak. Implikasi – Implikasi praktis penelitian ini mencakup rekomendasi peningkatan infrastruktur sistem, desentralisasi kewenangan teknis kepada kantor kabupaten, dan penyusunan SOP darurat yang operasional. Implikasi teoretis berupa kerangka analitik integratif yang menghubungkan teori efektivitas Duncan dengan doktrin kemaslahatan publik Islam. Kebaruan – Kontribusi utama penelitian ini adalah kerangka analitik integratif yang menghubungkan teori efektivitas Duncan dengan doktrin kemaslahatan publik Islam, dilengkapi kriteria operasional penilaian tingkatan maslahah yang dapat direplikasi untuk kajian serupa.