Bisnis Islam dan transisi ekonomi hijau: Desain regulasi pembiayaan syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Parepare - Ismail Ismail; Nurul Mutmainnah; Zainal Said; Hannani Hannani (PT Aksara Indo Rajawali, 2026)
Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting pembiayaan syariah serta mengidentifikasi kelemahan regulasi yang ada, mengkaji integrasi prinsip bisnis Islam (maqāṣid al-syarī'ah) dalam pembiayaan syariah guna mendukung transisi ekonomi hijau, dan merumuskan desain regulasi pembiayaan syariah yang ideal agar efektif, inklusif, dan berkelanjutan dalam mendukung ekonomi hijau di Kota Parepare. Desain/metodologi/pendekatan – Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (socio-legal research) dengan menggabungkan kajian norma hukum dan realitas implementasi di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, studi kepustakaan, dan dokumentasi dengan informan dari lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM di Kota Parepare. Temuan – Pembiayaan syariah di Kota Parepare menunjukkan pertumbuhan positif namun masih menghadapi kelemahan regulasi daerah yang belum mengatur secara spesifik pembiayaan berbasis ekonomi hijau. Integrasi maqāṣid al-syarī'ah dengan konsep ekonomi hijau belum optimal akibat keterbatasan literasi dan insentif kebijakan di tingkat lokal. Keterbatasan penelitian – Penelitian terbatas pada konteks Kota Parepare sehingga generalisasi ke daerah lain memerlukan kehati-hatian. Penelitian lanjutan perlu mengkaji efektivitas kebijakan dan dampaknya secara lebih spesifik dan terukur. Implikasi – Diperlukan regulasi daerah berupa Perda atau Perwali yang mengintegrasikan maqāṣid al-syarī'ah, ekonomi hijau, dan prinsip ESG sebagai landasan pembiayaan syariah berkelanjutan di Kota Parepare. Kebaruan – Penelitian ini merupakan kajian pertama yang berfokus pada desain regulasi pembiayaan syariah berbasis ekonomi hijau di tingkat daerah (Kota Parepare) dengan pendekatan normatif-regulatif yang mengintegrasikan bisnis Islam dan kebijakan lokal.