Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo - Muh. Firyal Akbar; Srihandayani Suprapto; Surati Surati (Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2017)
In the Indonesian constitutional Autonomous Region is an elaboration of territorial decentralization. Realization in the form of the rights, powers and obligations of the region to regulate and manage its own internal affairs are based on the aspirations of the people in accordance with the legislation in force. One of the objectives scrolling regional autonomy policy in Indonesia is Democratization, empowerment and public participation. To achieve this, then the government has a policy of decentralization in stages, namely the provinces given limited autonomy, greater autonomy to the district / city and country are given genuine autonomy. Community participation is a process activities performed by individuals or in groups or communities. To unify their interest or relevance to the organization or people who join in order to achieve the objectives of society itself. This study uses descriptive qualitative research methods From the results of this study, researchers found that community participation in Jatimulya village influenced by the leadership, communication and education. The result showed that the head of the village has been carrying out its role as the leader of a well, the village government communication with the public is well established and low education affects people’s participation in development planning in the Jatimulya Villa. Dalam ketatanegaraan Indonesia Otonomi Daerah merupakan penjabaran dari desentralisasi teritorial. Realisasinya dalam bentuk hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuan pengguliran kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia adalah Demokratisasi, Pemberdayaan dan Partisipasi publik. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah menggulirkan kebijakan desentralisasi secara bertingkat, yakni kepada provinsi diberikan otonomi terbatas, otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota dan Desa diberikan otonomi asli. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat. Untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat yang bergabung dalam rangka pencapaian tujuan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Jatimulya di pengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi dan pendidikan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kepala Desa telah melaksanakan perannya sebagai pemimpin dengan baik, komunikasi pemerintah Desa dengan masyarakat terjalin dengan baik dan rendahnya pendidikan masyarakat mempengaruhi partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Jatimulya