COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PROGRAM GREEN POLICING OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU - Bima Prasetia Andita; Ranggi Ade Febrian (Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri, 2026)
Penelitian ini mengangkat permasalahan lingkungan yang ada di provinsi Riau, seperti permasalahan Karhutla, Defortasi, dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Collaborative Governance dalam program Green Policing oleh Kepolisian Daerah (Polda) Riau serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Program Green Policing merupakan inisiatif strategis untuk mengintegrasikan tugas kepolisian dengan pelestarian lingkungan guna mengatasi isu deforestasi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta kejahatan lingkungan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi Kabid Humas Polda Riau, Kabag Dalpres, serta perwakilan stakeholder dari LSM Persatuan Hijau Riau, Duta Green Policing, dan komunitas Green Policing Runners. Analisis data menggunakan teori Ansell dan Gash (2008) yang mencakup empat indikator utama: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan melalui model pentahelix yang inklusif dan kepemimpinan yang fasilitatif. Namun, terdapat hambatan signifikan pada desain kelembagaan, khususnya belum adanya standardisasi Nota Kesepahaman (MoU) yang menyeluruh dengan seluruh stakeholder. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM dan anggaran, ego sektoral, serta ketidakselarasan regulasi antara tingkat daerah dan nasional. Penelitian ini menyarankan penguatan aspek legal formal kerjasama dan transformasi budaya kerja dari pola top-down menuju kemitraan strategis yang lebih partisipatif.