Perhutanan Sosial dan Pengurangan Kemiskinan : Penguatan Ekonomi Masyarakat Desa Hutan di Provinsi Sulawesi Tengah - Muh Arief Rachaman (LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia, 2026)
Kemiskinan masyarakat desa hutan di Provinsi Sulawesi Tengah masih menjadi permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh rendahnya akses ekonomi produktif, lemahnya integrasi program pemberdayaan, keterbatasan infrastruktur wilayah, serta belum optimalnya tata kelola perhutanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan yang paling efektif dalam mendukung pengurangan kemiskinan masyarakat desa hutan melalui penguatan perhutanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis kebijakan menggunakan kriteria evaluasi Bardach (2012), yang meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, dan teknis. Hasil analisis menunjukkan bahwa alternatif penguatan tata kelola dan integrasi lintas sektor memperoleh skor tertinggi dibandingkan alternatif kebijakan lainnya karena dinilai paling mampu mengatasi fragmentasi program, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta mendukung implementasi kebijakan yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, strategi graduasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa hutan juga memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM hutan, hilirisasi produk lokal, dan ekonomi hijau berbasis potensi wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan kebijakan yang paling efektif bukanlah penerapan satu alternatif secara tunggal, melainkan pembangunan model kebijakan terpadu yang mengintegrasikan penguatan tata kelola, sistem satu data perhutanan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara sinergis. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan, dan memperkuat pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah.