Analisis Peran Masyarakat dalam Monitoring dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Mojokerto - Chusnul Khotimah; Maria Ainin Zulfah; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie (Pustaka Digital Indonesia, 2026)
Urgensi penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam monitoring dan pengawasan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Mojokerto guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah terjadinya penyimpangan anggaran. Partisipasi masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis berbagai sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berfungsi sebagai pengawas eksternal, baik melalui mekanisme formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun mekanisme informal melalui saluran pengaduan masyarakat. Efektivitas partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain transparansi informasi, tingkat literasi masyarakat, dan responsivitas pemerintah. Dalam konteks Kabupaten Mojokerto, pemerintah daerah telah menyediakan akses informasi melalui platform digital mojokertokab.go.id untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat dan terbatasnya akses terhadap teknologi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki potensi yang besar sebagai pengawas dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih memerlukan penguatan melalui peningkatan transparansi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif.